SEMARANG, LPMMISSI.COM – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Inisiatif Terprogram Dari Rumah (MIT DR) 11 mendesak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo untuk segera mencairkan dana stimulan.
Berangkat dari petisi online yang dibuat oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas UIN Walisongo (Dema-U). Lantaran mendengar banyak keluhan dari mahasiswa KKN MIT DR 11 yang hingga saat ini belum mendapatkan dana stimulan sebesar Rp. 2.500.000.
Bahkan sudah tiga bulan sejak kegiatan pembukaan KKN pada Selasa (05/01/2021). Sebanyak 1.125 mahasiswa yang terbagi menjadi 75 kelompok belum terpenuhi haknya.
Baca Juga : Setelah Lebaran, UIN Walisongo Siap Kuliah Tatap Muka
Koordinator Sosial dan Politik Dema-U, Fathul Munif menyoroti sikap kampus yang dinilai tutup mata, karena membiarkan dana tersebut mengendap terlalu lama.
“Seharusnya kan dana itu menjadi komponen penting untuk kegiatan KKN. Toh kita juga udah bayar UKT, tapi mengapa anggaran tersebut malah tidak tersedia,” jelasnya saat diwawancarai kru lpmmissi.com, pada Sabtu (17/04).
Adapun petisi online terhitung dari Kamis (15/04/2021), hingga sampai saat ini telah ditandatangani 358 orang. Dengan begitu, Munif meminta khususnya pada mahasiswa KKN MIT DR 11 untuk mau bekerjasama dan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Pihak Dema U juga telah memfasilitasi ruang audiensi dengan LP2M pada hari senin besok. Tujuannya untuk menagih janji agar dana stimulan KKN cepat dibagikan kepada mahasiswa.
Sementara itu, Koordinator Kelompok 50, Zaeni Ibnu Hammam, mengaku kecewa mengenai ketidakpastian pencairan dana tersebut. Zaeni merasa iri dengan peserta KKN reguler kemarin yang proses pencarian dana stimulan lebih cepat.
“Semoga cepat ditindak lanjuti lagi, agar kita bisa mengganti uang iuran teman-teman dari kegiatan KKN kemarin,” katanya.
Baca Juga : Sebuah Seni Memahami Perempuan, Bingkai Patriarki dalam Sosio-Ekologis
Rasa kekecewaan juga turut dirasakan Koordinator Kelompok 23, Agung Fatkhul Bari. Sebab ia menilai dana stimulan itu sebagai patokan kesuksesan suatu kegiatan.
Agung berharap kepada panitia pelaksana KKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Saya rasa instansi dalam hal persoalan ini harus lebih profesional. Bagaimana pun mereka harus bertanggungjawab karena telah dipercaya mengelola keuangan yang telah dibayarkan mahasiswa,” tandasnya.
Perlu diketahui sebelumnya akan diagendakan audiensi dengan LP2M pada hari Senin, 19 April 2021. Namun rencananya tersebut ditunda dalam kurun waktu yang belum ditentukan
Reporter: Fitroh Nurikhsan
Editor: Sekarwati
