Buy now

2.5 C
New York
Selasa, Februari 20, 2024
spot_img
Beranda blog

Pemilu Damai 2024?

0
Pemilu damai 2024 (ilustrasi: pinterest
Pemilu damai 2024 (ilustrasi: pinterest)

Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT KPU untuk Pemilu 2024 berjumlah 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 dianggap sebagai tahunnya anak muda, lantaran generasi muda (gabungan dari Generasi Milenial dan Gen Z) menjadi pemilih terbanyak dalam event 5 tahunan tersebut.

Bila dikalkulasi kedua generasi ini turut menyumbang suara sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih di pemilu 2024. Maka merebut hati anak muda bisa menjadi strategi politik yang mampu mendobrak perolehan suara pada pemilu 2024. Bersamaan dengan itu “Bahaya” juga datang menyertai tak pandang tua-muda, yakni fenomena hoax, post truth dan bahaya lainnya.

Hoax dan Post Truth membayangi Pemilu 2024

Melihat kondisi hari ini, masyarakat sering kali menelan mentah-mentah informasi baru dari sumber yang tidak jelas, tanpa sempat memverifikasi terlebih dahulu. Kondisi ini diperparah dengan celah keterbukaannya yang tidak informasi di media sosial yang kerap menjadi biang penyebaran berita hoax.

Thumnail konten yang sengaja dibikin heboh, judul konten yang dibuat sensasional, ditambah dengan banyaknya orang lain yang ikut membagikan konten tersebut, menjadikan masyarakat semakin kebingungan.

Anggap saja kita peroleh kabar yang berseberangan dari dua orang yang berbeda, yang pertama dari keluarga kita dan yang kedua dari orang asing. Terkadang kita langsung membenarkan informasi dari keluarga terdekat dari pada orang yang tidak kita kenal. Padahal suatu kebenaran dinilai benar sebab ia benar, bukan karena campur tangan klaim pembenaran sebab ikatan emosional.

Maka kita kutip saja quotes dari Joseph Goebbels, seorang ahli propaganda Nazi era Adolf Hitler. Ia mengatakan “Kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan, tapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjadi kebenaran.”

Baca Juga:Aliansi Masyarakat Sipil Jateng Gelar Aksi Buntut Bobroknya Demokrasi Saat Masa Tenang Pemilu 2024

Pemilu: Pengulangan Janji

Agaknya isu post truth di Indonesia semakin kentara lagi masif menjelang musim pemilihan umum. Pemilu 2024 tinggal menunggu hitungan hari dan perhelatan demokrasi 5 tahunan itu seakan tak pernah sepi oleh antusiasme masyarakat dan tak pernah sepi oleh ancaman di dalamnya.

Dalam dunia politik segala upaya siasat dipergunakan demi tercapainya suatu tujuan. Apapun. Dalam konteks politik, keduanya (Hoax dan Post truth) seakan menjadi barang yang perlu dipergunakan untuk memainkan opini publik guna menjatuhkan lawan politik.

Jangan harap dengan promosi dan kampanye masyarakat akan rela memilih ke salah satu paslon, tidak cukup. Perlulah memainkan propaganda dengan menebar berita bohong, membayar buzzer, pengunaan politik identitas, politik uang, yang akhirnya jatuh pada polarisasi politik. Bukan bentuk generalisasi, namun sejenak saja lihat ke luar, suatu kebetulan atau keumuman?

Belum lagi dengan adanya gimmick politik yang semakin membuat masyarakat “Keasyikan”, hingga dijauhkan dari subtansi visi-misi paslon. Tidak salah bergimik selepet dan gemoy, karena sah saja bercitra dalam politik. Namun akan menjadi berbahaya tatkala gimik politik mengkaburkan pandangan masyarakat terhadap fokus ide gagasan yang dibawa nantinya.

Maka dalam memilih seorang pemimpin, bukankah sebaiknya berdasarkan pada objektifitas dan rasionalitas, bukan cuma berlandas pada emosional? Dan bukankah semua pola tadi justru terjadi secara berulang-ulang?

Semrawut Pemilu 2024

Terbaru Presiden secara terang-terangan mengatakan bahwa pejabat publik boleh berkampanye, asalkan tak mengunakan fasilitas negara, katanya. Hal ini merupakan salah satu dari banyaknya sebab kemunduran demokrasi di Indonesia pada periode kepemimpinan Jokowi (sumber: the conversation). Sejumlah civitas akademica dari berbagai universitas pun melakukan deklarasi pernyataan sikap atas pelanggaran demokrasi yang dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomer 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia pencalonan President dinilai melanggengkan kekuasaan sebab turut serta membukakan jalan bagi putra presidet yang belum genap berusia 40 tahun untuk maju mengikuti kontestasi Pemilu.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut dipertanyakan karena meloloskan pelaku pelanggaran kode etik sebagai calon wakil President. Tidak hanya itu, tercoblosnya surat suara di wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur sebelum terselenggaranya Pemilu turut menjadi bukti tidak becusnya KPU dalam menangani Pemilu 2024.

Baca Juga:Cinta, Kebodohan, dan Demokrasi

Maka apakah pemilu 2024 bisa berjalan damai?

Dari seabrek permasalahan di atas, nyatanya masih terdapat golongan masyarakat yang peduli dan menginginkan pemilu damai 2024. Adanya forum diskusi politik, pelayanan cek fakta oleh beberapa media, serta ada pula platform yang mencantumkan profil capres dan caleg terkait latar belakangnya. Selain itu pemerintah juga berperan dalam memberikan edukasi dan simulasi pemilu di masyarakat.

Kesemuanya mengindikasikan kepedulian akan masa depan Indonesia. Harapannya jelas, masyarakat bisa menjadi pemilih yang bijak, tanpa termakan informasi hoax. Memilih sebab paham akan gagasan visi-misi, bukan sekedar ikut sana-sini.

Segala upaya tadi menghendaki terciptanya edukasi melek politik, sebagai bentuk menolak pembodohan publik. Walaupun pada praktiknya masih terdapat beberapa golongan yang cenderung apatis, sepakat forum diskusi tak lebih penting ketimbang “Makan siang gratis”. Semua bebas memilih. Toh dalam demokrasi suara terbanyak yang menjadi pemenang, bukan suara terbenar.

Bagaimanapun juga semua paslon menjanjikan masyarakat “hidup mulia”, setidaknya untuk 5 tahun kedepan, berniat baik membawa Indonesia menuju perubahan, katanya. Janji manis mereka bisa jadi sekedar retorika belaka. Salah jika menuntut mereka (paslon) sempurna, sedang mereka saja pernah tertuduh berpelanggaran hak asasi manusia dan merampas hak hidup dengan dalih pembangunan.

Maka pemilu damai 2024 bisa diwujudkan dengan sikap kesepahaman bersama. Sadar bahwa perbedaan pilihan adalah hal wajar, jangan terlalu dibesarkan. Mustahil menyamakan hajat semua manusia tanpa adanya rasa saling paham. Bukankah semboyan negara kita “Bhineka Tunggal Ika”, yang berbeda-beda namun satu jua?

Maka sebab politik jangan mau dipecah-belah, sebab politik jangan mau di adu domba, dan sebab politik jangan mau dibodohi. Semoga.

Penulis: Haqqi Idral

Editor: Febita Gita

Aliansi Masyarakat Sipil Jateng Gelar Aksi Buntut Bobroknya Demokrasi Saat Masa Tenang Pemilu 2024

0
massa aksi aliansi jateng memasang banner jokowi, disebabkan bobroknya demokrasi (foto: lpmmissi/haqqi)
massa aksi aliansi jateng memasang banner jokowi, disebabkan bobroknya demokrasi (foto: lpmmissi/haqqi)

Semarang, LPMMISSI.COM – Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah (Jateng) gelar aksi demonstrasi di depan Gedung Gubernuran Jawa Tengah, Senin (12/2). Aksi yang bertajuk “Jokowi Polah Demokrasi Bubrah” tersebut dilatari oleh kekecewaan massa aksi terkait ketidaknetral-an Jokowi pada pemilu 2024.

Aksi ini bertepatan dengan masa tenang pemilu, yang mana masing-masing paslon dilarang berkampanye di hari-hari tersebut. Massa aksi terdiri dari mahasiswa dan lembaga swadaya lainnya.

Ketika jalannya aksi, massa aksi terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan. Selain itu terdapat aksi simbolis yang dilakukan oleh para demonstran, seperti: membakar ban, melempar celana dalam, dan mencoret banner berwajah Jokowi.

Dalam aksi tersebut, terdapat 5 poin tuntutan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Jateng, yang berbunyi:

1.Pemakzulan Jokowi. Kami menuntut pertanggung jawaban tertinggi dari kepemimpinan negara atas berbagai kegagalan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan kebihakan yang merugikan rakyat.
2.Hentikan represifitas aparat. Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk represi yang dilakukan aparat terhadap masyaralat sipil, aktivis, dan pengkritik pemerintah sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat.
3.Tegakkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu melayani kepetingan rakyat, bukan alat kekuasaan untuk menindas.
4.Wujudkan demokrasi yang berkeadilan. Kami menyerukan reformasi sistematik untuk menciptakan sebuah sistem demokrasi yg lebih inklusif, transparan, dan adil bagi semua lapisan masyarakat.
5.Wujudkan perlindungan HAM. Mendesak pemerintah untuk serius dlm melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali, sebagai pondasi negara demokrasi.

Baca Juga:AICIS ke-23: Peran Agama dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan

Dalam aksi, maasa menyerukan pemakzulan agar Jokowi mundur dari jabatannya sebagai kepala negara, yang menyebabkan mundurnya iklim demokrasi di Indonesia.

Reporter: Haqqi Idral
Editor: M. Kholis Dwi Saputro

AICIS ke-23: Peran Agama dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan

0
pembukaan simbolis acara aicis ke-23 oleh wamen agama (foto: lpmmissi/haqqi)
pembukaan simbolis acara aicis ke-23 oleh wamen agama (foto: lpmmissi/haqqi)

SEMARANG, LPMMISSI.COMAnnual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-23 kembali digelar dan Kota Semarang menjadi tuan rumah pada perhelatan konferensi ke-Agamaan ini, pada Kamis (01/2). Kegiatan ini bertajuk “Redefining the Roles of Religion in Addresing Human Crisis: Encountering Peace, Justice, and Human Right Issues” dan diikuti oleh berbagai kalangan akademisi dan tokoh Agama.

Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 1-4 Februari 2024. Pembukaan  kegiatan ini bertempat di Gedung Auditorium 2 Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, serta dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Daisuki.

Dalam perhelatan ini terdapat 328 paper yang nantinya menjadi bahan diskusi, dan paper yang terpilih akan diterbitkan.

Dalam konferensi pers Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag RI, Ali Ramdhani mengatakan bahwa AICIS adalah forum akademik yang menawarkan solusi global, yang mana Agama dapat hadir dan berkontribusi dalam isu kemanusiaan.

“Acara ini diharapkan bisa menciptakan Semarang Charter,” ucapnya.

Ia juga menyinggung tentang konflik yang sedang terjadi di Palestina, Ukraina, dan Rohingya agar dapat ditemukan solusinya.

AICIS ke-23 ini memiliki enam kegiatan, diantaranya Plenary Session, Parallel Session, On Stage Discussion, 1st Southeast Asia Religious Leaders Summit, dan Declaration of Semarang Charter.

Baca Juga:Pamerkan Tenun Khas Jepara di Expo UMKM AICIS ke-23

Direktur Diktis Kemenag RI, Zainul Hamdi mengatakan AICIS kali ini bukan semata perhelaan akademik, melainkan diharapkan bisa menjawab krisis global terutama di Asia Tenggara.

“AICIS merupakan islamic studies terbesar di Indonesia dan se-Asia Tenggara dengan keterlibatan terbanyak,”

Sekjen Kemenag RI, Nizar Ali juga menyebut kegiatan ini sejalan dengan visi-misi kampus UIN Walisongo, selaku tuan rumah perhelatan konferensi ke-Agamaan tersebut.

“UIN Walisongo adalah kampus kemanusiaan dan peradaban. AICIS bisa menyelesaikan problem yang muncul terkait perdamaian, keadilan dan HAM,” ucapnya.

Baca Juga:Dari Pegunungan Idaho ke University of Cambridge

Sekjen Kemenag sekaligus Rektor UIN Walisongo tersebut juga berharap dengan adanya Semarang Charter bisa dijadikan sebagai rekomendasi, yang hasil konseptualnya bisa diaplikasikan ke bumi (masyarakat).

Selain itu, ada pula agenda lain AICIS tahun ini, seperti Islamic Culture and Civilization Expo, Islamic Higher Education Expo and Journal Clinique, Semarang Cultural Trip, Semarang Halal Food Festival, dan Penanaman Pohon Perdamaian.

Reporter: Haqqi Idral
Editor: M. Kholis Dwi Saputro

Pamerkan Tenun Khas Jepara di Expo UMKM AICIS ke-23

0
seorang pembeli sedang melihat kain tenun jepara (foto: lpmmissi/abdul)
seorang pembeli sedang melihat kain tenun jepara (foto: lpmmissi/abdul)

SEMARANG LPMMISSI.COM– Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) adakan Expo UMKM and halal food di samping gedung Auditorium II kampus 3 UIN Walisongo Semarang, pada Kamis (01/2).

Kegiatan konferensi keAgamaan tersebut dipadati oleh puluhan pengunjung di stand Expo UMKM and halal food. Setiap stand menjual berbagai macam produk, seperti aneka jenis makanan dan pakaian.

Expo UMKM and halal food merupakan serangkaian acara dari AICIS yang berlangsung dari tanggal 1-4 Februari 2024.

Baca Juga:Bentuk Apresiasi, Mahasiswa ISAI UIN Walisongo Semarang Pamerkan 80 karya Seni Rupa

Salah satu peserta expo, Ulil, merupakan penjual kain tenun khas Jepara. Dirinya telah menyiapkan jualannya dari hari Rabu malam, dan dilanjutkan pada Kamis pagi, dirinya mengakui tak ingin kelabakan saat acara dimulai.

Menurutnya selain terkenal sebagai Kota Ukir, kabupaten Jepara juga mempunyai produk unggulan, yakni kain tenun khas Jepara. Kain ini diproduksi oleh industri rumah tangga warga lokal. Ulil berharap supaya kain tenun Jepara ini bisa dikenal oleh masyarakat luas.

“Saya menyiapkan dagang sedari malam Rabu pukul 20:00 WIB, dan saya lanjutkan di pagi harinya pukul 07:00 WIB, saat masih sepi-sepinya, saya berharap agar di acara event expo AICIS kain tenun Jepara bisa dikenal oleh masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:Jangan Bersedih

Selain berjualan kain tenun, Ulil juga menjual tas kerajinan khas Jepara. Ia mengaku membawa produk tersebut memang berasal dari Jepara, bukan barang imitasi.

Runner up Duta Muslimah Preneur Jawa Tengah 2023, Firdia, juga mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Pasalnya expo UMKM and halal food dapat membangun citra pelaku UMKM dan mengembangkannya.

“Senang rasanya diadakan expo, karena bisa membranding dan mengembangkan UMKM, semoga expo selanjutnya bisa memperbaiki nilai jual pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia berharap agar nantinya expo bisa membantu meningkatkan nilai harga jual dari pelaku UMKM.

Reporter: Abdul fatah

Editor: Haqqi idral