Gunung Slamet merupakan gunung berapi aktif tertinggi di dataran Pulau Jawa. Gunung ini terletak di antara Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purwokerto, Batang, Tegal dan Brebes. Gunung Slamet merupakan salahsatu jantung hutan, dan penyokong ekosistem di Pulau Jawa. Beberapa bulan terakhir, hutan di sekitaran lereng Gunung Slamet mengalami pembabatan besar-besaran untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB).
Setelah mengantongi izin dari pemerintah sejak tahun 2011, proyek yang digadang-gadang sebagai energi terbarukan paling ramah ini, baru dijalankan pada tahun 2017. Luas hutan yang akan dibabat sesuai dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkam oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sekitar 488,28 hektare, dan sejauh ini pembabatan sudah mencapai angka 45 hektare. Apabila dibandingkan dengan total Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yaitu 24.660 hektare untuk Gunung Slamet, proyek PLTPB yang digagas oleh PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) ini baru memakai sekitar 6% WKP.
Pada perjalanannya yang baru dimulai, PLTPB Gunung Slamet banyak mendapat perhatian dari pemerhati lingkungan. Sebab, proyek tersebut dinilai dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup di sekitarnya, seperti sungai menjadi keruh dan hewan-hewan endemic di kawasan hutan tersebut kehilangan habitat aslinya. Akibatnya, celeng dan kijang turun merusak ladang warga. Dikhawatirkan apabila proyek ini terus berjalan akan mengakibatkan dampak lebih serius diantaranya seperti longsor, banjir bandang, dan gempa bumi.
Pembabatan hutan akan menyebabkan tanah mudah gembur terutama ketika sering terguyur hujan. Kondisi demikian jika dibiarkan dapat menjadi pemicu terjadinya longsor karena minimnya akar-akar pohon sebagai penguat tanah dan penyerap air hujan. Apalagi hutan-hutan yang dibabat terletak pada lereng sehingga akan berpotensi menyebabkan bencana alam.
Lalu, apakah proyek PLTPB perlu dihentikan? Tentunya sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah sudah mengkaji terlebih dahulu dan pada kenyataannya IPPKH sudah dilayangkan, serta proyek tersebut juga sudah berjalan. Sudah terlihat pula dampaknya walau masih dalam skala kecil.
Di sisi lain, pernahkah kita tahu bahwa Indonesia mencanangkan kontribusi energi terbarukan pada tahun 2025 minimal 23 persen dan saat ini kontribusi maksimal hanya sekitar tujuh persen. Beberapa sumber menyebutkan, bahwa cadangan minyak bumi Indonesia hanya sampai 12 tahun, gas bumi 33 tahun dan batu bara 80 tahun. Melalui proyek PLTPB disinyalir dapat menyumbang 40% kontribusi energi terbarukan. Persentase yang sama-sama besar dengan dampak yang ditimbulkan, kecuali dalam perjalanannya PT. SAE mau secara kontinyu melakukan evaluasi secara total mengingat alam dan masyarakat sekitar yang menjadi taruhannya.
Bagai buah simalakama, satu sisi Indonesia harus secepatnya menyiapkan energi terbarukan, salah satunya melalui PLTPB Gunung Slamet agar tidak mengalami krisis pada kurun waktu 100 tahun ke depan hanya dalam kurun waktu kurang lebih tujuh tahun. Namun pada sisi lainnya, Indonesia juga harus memperjuangkan keselamatan alam di masa depan mengingat Gunung Slamet merupakan penyokong dan jantung hutan di Pulau Jawa.
Daripada melakukan beberapa aksi turun ke jalanan menyuarakan dampak yang akan ditimbulkan, bukankah lebih baik kita sama-sama mengkaji dan mencari solusi agar krisis tidak terjadi di masa depan? Selain itu, mari mencari cara jitu untuk mengelola panas bumi menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan oleh PLTPB Gunung Slamet.
Salam lestari
Semoga alam yang dibabat lekas diganti
Semoga janji untuk mengganti 2x lipat tidak hilang begitu saja
Dan semoga, Gunung Slamet tidak sakit.
Penulis : Hijriyati Nur Afni
