Semarang, LPMMISSI.COM – Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) UIN Walisongo, Faris Balya, mengimbau calon mahasiswa baru (camaba) untuk menunda pembayaran registrasi hingga ada keputusan resmi dari pimpinan UIN Walisongo terkait pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya ma’had. Hal tersebut ia beberkan setelah melakukan audiensi yang dilakukan DEMA dan SEMA UIN Walisongo bersama pimpinan UIN Walisongo, Rabu (3/5).
Faris mengatakan, camaba UIN Walisongo 2023 mengeluhkan ketidaksesuaian UKT dan pembayaran biaya ma’had yang berkenaan dengan UKT.
Sebelumnya, laporan mengenai keluhan para camaba terkait kebijakan wajib ma’had telah dikoordinir oleh DEMA dan SEMA tiap fakultas melalui link aduan.
Baca juga: Kebijakan Wajib Ma’had Tuai Penolakan Camaba UIN Walisongo 2023
“Rata-rata yang dikeluhkan mahasiswa baru terkait biaya UKT yang tidak sesuai ditambah dengan pembayaran biaya ma’had yang dibarengkan dengan UKT dan sekali bayar,” ucapnya.
Dalam audiensi yang dihadiri Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, beserta jajarannya, DEMA dan SEMA-U menyampaikan empat tuntutan, yaitu:
1.Pembayaran biaya ma’had harus dicicil dan tidak disatukan dengan biaya UKT, serta kejelasan terkait pondok mitra.
2.Membuka indikator penetapan golongan UKT.
3.Melakukan penyesuaian UKT.
4.Menerbitkan SK Rektor sebagai turunan dari KMA No. 82 tahun 2023 yang menyatakan mahasiswa semester 10 ke atas hanya dibebankan UKT sebesar 50%.
Lebih lanjut, Faris menyampaikan hasil audiensi WR 3 berjanji akan membahas empat tuntutan tersebut pada rapat dengan pimpinan universitas, keputusannya akan dikeluarkan sebelum 12 Mei 2023.
“Terutama tuntutan pertama soal pembayaran ma’had, kita mendesak pimpinan untuk mengeluarkan keputusan sebelum 12 Mei karena menjadi hari terakhir registrasi ulang mahasiswa baru jalur SNBP dan SPAN-PTKIN,” ucap Ketua Dema-U.
Ia akan menunggu rilis hasil keputusan sebelum 12 Mei dan mendesak pimpinan untuk memberikan keputusan sebagaimana tuntutan yang diajukan.
“Ketika tuntutan kita tidak dipenuhi terutama soal pembayaran ma’had, maka kita akan lakukan audiensi kembali dan aksi di depan rektorat,” pungkasnya.
Reporter: Karina R.D dan Indah Wulan S
Editor: M Zaky Ramadhani
