Influencer Politik, Alwi Johan Waspadai Bayang-Bayang Demagogi

SEMARANG, LPMMISSI.COM- Influencer dan analis politik, Alwi Johan, memprediksi bahwa Indonesia tengah berada dalam bayang-bayang demagogi. Hal ini disampaikannya dalam diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), di Laboratorium Dakwah (Labda) UIN Walisongo Semarang, Selasa (27/05).

Diskusi tersebut mengangkat isu sosial-politik dengan tema “Polemik Pemerintah dan Kebebasan Berbicara dalam Konteks Tanggung Jawab Sosial.”

Alwi Johan membuka diskusi dengan melontarkan pertanyaan, “Mengapa Indonesia pernah dijajah oleh Jepang?” Ia menegaskan bahwa kebijakan kecil sekalipun dapat membawa dampak yang besar.

Melalui narasi sejarah singkat, ia menjelaskan proses terbentuknya berbagai sistem pemerintahan seperti monarki, tirani, aristokrasi, hingga demokrasi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia berpotensi melahirkan penyimpangan dalam bentuk demagogi. Hal tersebut merupakan upaya menghasut orang banyak.

Baca juga: Tegas Kepada Diri Sendiri Adalah Bentuk Tanggungjawab Terhadap Masa Depan Kita Sendir

“Demokrasi bisa melahirkan anak tirinya, yaitu demagogi. Tandanya apa? Salah satunya adalah pembungkaman pers,” ujarnya.

Alwi juga mengungkapkan alasan lain mengapa demagogi bisa tumbuh di Indonesia, yakni adanya indikasi pembangunan privat army atau penguatan militer non-formal.

“Nah, Indonesia ada arah ke situ,” lanjutnya.

Hal ini ia kaitkan dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pendapat tersebut merupakan hasil dari analisis pribadinya.

“Saya cuma menyampaikan dari cerita, sok-sokan analisis politik ya,” tambahnya.

Baca juga: Parade Arak-Arakan Mahasiswa ISAI, Sampaikan Kekecewaan Terhadap Ketidakjelasan Gelar Jurusan ISAI

Alwi juga membagikan pengalaman pribadinya ketika sedang berada di pusat kebugaran dan didatangi oleh anggota TNI, imbas dari video kritiknya terhadap RUU TNI.

Menurutnya, TNI tersebut menegaskan bahwa penggunaan senjata oleh TNI memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak digunakan secara sembarangan.

“Terus dia tanya, ‘Mas pernah nggak lihat tentara bawa senjata begitu?'” cerita Alwi.

Menutup pemaparannya, Alwi berpesan agar masyarakat senantiasa melihat suatu kebijakan dari berbagai sudut pandang yang berimbang.

“Kalau ada kebijakan, lihat sisi positifnya seperti apa. Substansinya seperti apa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan peran aktif mahasiswa sebagai penyeimbang demokrasi.

“Seperti halnya oposisi bekerja dalam negara, kritik dari mahasiswa diperlukan sebagai penyeimbang demokrasi,” ujarnya.

Ketua SEMA FDK, Febri Fatwa, berharap diskusi ini dapat memperkaya perspektif mahasiswa.

“Benar kata Kak Alwi, harus muncul dari berbagai pandangan. Dari masyarakat seperti apa, Kak Alwi seperti apa, dan Pak Lusman sebagai praktisi pemerintahan itu seperti apa.” ujarnya.

Reporter: Ayu Trianasari
Editor: Nur Iffatul Ainiyah