SEMARANG, LPMMISSI.COM – Audiensi tertutup terkait berbagai persoalan ma’had menghasilkan 5 poin keputusan, Kamis (31/8). Audiensi ini membahas tindak lanjut terkait permasalahan yang ada di Ma’had Al- Jamiah dan pondok mitra UIN Walisongo Semarang.
Audiensi ini diadakan oleh Wakil Rektor III UIN Walisongo beserta jajaran pimpinan Ma’had Al-Jamiah UIN walisongo yang turut mengundang perwakilan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Walisongo.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Lantai 4 Gedung Kyai Sholeh Darat. Melalui unggahan di Instagram SEMA UIN Walisongo (@semauinws_official), terdapat 5 poin keputusan, yaitu:
- Kebijakan cathering menjadi opsional
2.Organisasi mahasiswa bersama kampus dilibatkan dalam tim monev dengan catatan:
a.Menindak pondok mitra yang belum memenuhi indikator kelayakan
b.Memberikan evaluasi dan catatan secara tegas kepada pondok mitra yang belum memenuhi kriteria
3.Memberikan kewenangan kepada santri ma’had untuk memesan makanan online sampai jam 21.00
4.Memberikan ma’had dan pondok mitra untuk memberikan izin mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa maksimal sebulan 3 kali dengan catatan:
a.Melampirkan surat izin dari lembaga terkait
b.Santri yang mengajukan izin tidak berada dalam tanggung jawab pihak ma’had
c.Perizinan berlaku pada hari sabtu dan minggu
5.Penyediaan air minum yang semula ikut pihak cathering menjadi tanggung jawab kampus.
Dari hasil audiensi yang dilakukan, pihak birokrasi memberikan kesempatan kepada DEMA-U untuk bisa tetap mengawal dan mengevaluasi program wajib ma’had.
Menteri Koordinator Sosial dan Politik DEMA-U, Fuad Dhiyaulhaq, mengatakan, pada poin ke-2 hasil audiensi menjadi bentuk komitmen untuk mengawal persoalan pelayanan dan fasilitas di pondok mitra agar sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
“Hal ini akan menjadi peringatan tegas bagi para pondok mitra yang telah melakukan MoU untuk tidak semena-mena dalam memberikan kenyamanan bagi para santri,” ucapnya.
Fuad menyampaikan, terkait evaluasi belum ada jadwal yang diberikan birokrasi untuk melakukan peninjauan dan pengecekan ke pondok mitra.
“Evaluasi kita akan kolaborasi dengan birokrasi untuk visiting sekaligus cross check kesesuaian di setiap pondok mitra,” katanya.
Fuad mengatakan, pembentukan tim monev akan menggandeng para mahasiswa UIN Walisongo yang siap dan berkomitmen untuk mengawal persoalan ini. Ia berharap agar mahasiswa dapat ikut andil dalam proses pengawasan.
“Karena secara tidak langsung, kita punya akses yang lebih dekat dengan mahasiswa,” pungkasnya.
Reporter: Karina Rahma Dani
Editor: Indah Wulan S.
