SEMARANG, LPMMISSI.COM — Isu krisis iklim global kini telah berdampak nyata di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Menyikapi situasi ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti pelaksanaan Conference of the Parties (COP) ke-31 yang berlangsung di Antalya, Turki, melalui aksi di Tugu Muda, Kota Semarang, Senin (9/11/2026).
Narasumber dari WALHI Jateng, Nana, menyampaikan bahwa COP yang rutin diadakan setiap tahun seharusnya menjadi wadah komitmen negara-negara di seluruh dunia dalam menanggulangi krisis iklim serta mencegah keparahan dampaknya.
Berdasarkan kesepakatan pasca-perjanjian Paris, seluruh negara sepakat untuk mencegah kenaikan suhu bumi agar tidak melampaui 1,5 derajat celsius. Namun, realita saat ini menunjukkan bahwa ambang batas tersebut telah terlampaui di beberapa momen. Hal ini membuktikan bahwa daya tampung bumi sudah tidak mampu lagi untuk menahan pendekatan pembangunan dan ekonomi konvensional yang kerap mengatasnamakan kepentingan nasional semata.
“Kita sudah enggak bisa seperti itu lagi karena realitanya hasil dari konferensi-konferensi itu biasanya adalah pembangunan-pembangunan yang ternyata hanya greenwashing atau hanya cuci tangan,” ujar Nana.
Nana juga menyoroti proyek pembangunan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) yang digadang-gadang untuk menahan abrasi di wilayah Jawa Tengah dan sepanjang Pantura. Alih-alih menjadi solusi tunggal, proyek tersebut justru dinilai berpotensi memperparah krisis lingkungan di kawasan pesisir.
Baca juga: Guest Lecture FDK UIN Walisongo Bahas Tren Pariwisata Halal dan Peran Teknologi Digital
Sementara itu, dampak dari krisis iklim juga semakin meluas dan dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah lain seperti Kalimantan, Sumatra, Papua, hingga memicu kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan Jawa.
Melihat kondisi tersebut, WALHI menuntut agar komitmen negara tidak lagi dihitung sekadar melalui skala uang, utang, atau proyek pembangunan semata. Pendekatan yang digunakan harus lebih berfokus pada penjagaan kelangsungan alam secara menyeluruh.
WALHI menegaskan bahwa masyarakat adat dan lokal yang tinggal di ruang-ruang hidup seperti kawasan pesisir, petani, dan komunitas rentan lainnya adalah pihak yang paling pertama mengalami dan menghadapi situasi krisis iklim. Oleh karena itu, WALHI mendesak agar pemerintah mengakui peran dan pengetahuan mereka.
“Bukan hanya melibatkan masyarakat untuk ikut konsultasi publik hanya untuk tanda tangan, tapi betul melibatkan secara bermakna. Apa imajinasi warga terkait ruang hidupnya, apa imajinasi warga untuk menjaga dan melindungi ruang hidupnya itu diakomodir,” tegas Nana.
Lebih lanjut, WALHI Jateng mendampingi warga di sejumlah kampung, baik di wilayah pesisir maupun pegunungan, yang kerap menghadapi sosialisasi proyek pemerintah yang minim transparansi dan pelibatan sejak awal perencanaan.
Contohnya, pada proyek pembangunan Geotermal di Ulubelu, Lampung, maupun proyek Tanggul Laut dan Geotermal di Jawa Tengah, kerap dikeluhkan warga karena informasi yang diterima terputus dan tidak utuh. Warga seringkali baru dilibatkan ketika proyek sudah berjalan, tanpa diberikan ruang dialog yang substansial mengenai kebutuhan riil energi di daerah.
Menurut WALHI, pasokan listrik di Jawa Tengah sendiri saat ini sudah mengalami surplus. Sehingga, pemilihan proyek energi yang berisiko merusak lingkungan ketimbang memilih energi yang berkeadilan dan berkelanjutan (seperti mikrohidro atau energi surya) dinilai justru mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
Penulis : M. Alfin Nizar
Editor: Ayu Trianasari
