SEMARANG.LPMMISSI.COM — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah menggelar diskusi publik bertajuk keadilan ekologis guna merespons ancaman krisis lingkungan di kawasan pesisir Pantura, bertempat di Pringsewu, Kota Lama Semarang, Sabtu (19/9/2026).
Forum ini menyoroti degradasi pesisir yang kian masif serta mempertemukan warga terdampak, aktivis, pers, dan akademisi untuk merumuskan langkah pemulihan ruang hidup.
Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat sipil, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hidup Indonesia (YLBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Yayasan Amerta Air Indonesia, Aksi Kamisan Semarang, dan Komunitas Bara Puan.
Selain itu, hadir pula perwakilan mahasiswa dan pers kampus lintas perguruan tinggi, seperti BEM Unnes, Undip, Upgris, DEMA UIN Walisongo, LPM Vokal Upgris, BP2M Unnes, LPM Missi UIN Walisongo, LPM Edukasi UIN Walisongo, serta Mahasiswa Pecinta Alam dari berbagai kampus di Semarang.
Inisiasi forum ini dilandasi tiga sasaran utama, yakni: menggaet partisipasi masyarakat luas dalam aksi keadilan ekologis, mengampanyekan gagasan pemulihan pesisir secara berkelanjutan di Jawa Tengah, serta menekan para pembuat kebijakan agar segera mengambil tindakan nyata memulihkan ekosistem pesisir.
Direktur WALHI Jawa Tengah, Fahmi Bastian, yang membawakan materi “Perspektif Keadilan Ekologis sebagai Alternatif Penanganan Krisis di Jawa Tengah”, memaparkan bahwa pesisir Jawa Tengah sedang menghadapi ancaman ganda (double threats) yang sangat serius.
Kombinasi krisis iklim global dan percepatan laju penurunan muka tanah (land subsidence) mencapai 10 hingga 20 sentimeter per tahun, memicu sedikitnya 130 peristiwa banjir rob dan genangan setiap tahunnya.
Fahmi mengkritik keras proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang dinilai bukan solusi ekologis, melainkan sekadar pendekatan infrastruktur kaku _(hard infrastructure)_ yang memperparah degradasi.
“Pesisir Jawa Tengah saat ini menghadapi ancaman ganda, yakni krisis iklim dan penurunan muka tanah yang sangat ekstrem. Solusi pemerintah yang selalu mengandalkan infrastruktur beton seperti tanggul laut raksasa justru merusak kawasan hutan mangrove dan menyingkirkan ruang hidup masyarakat. Kita membutuhkan perspektif keadilan ekologis yang berpihak pada keberlanjutan antargenerasi, bukan proyek yang menenggelamkan masa depan warga pesisir,” ujar Fahmi Bastian di sela-sela diskusi.
Dampak nyata dari salah urus pembangunan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput. Marzuki, perwakilan warga Desa Tambakrejo, Semarang, membawakan materi bertajuk “Perlindungan Ekosistem Pesisir oleh Komunitas dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi”.
Ia menceritakan pahitnya realitas nelayan dan warga yang ruang hidupnya kian tergerus. Pembangunan infrastruktur dan proyek energi di sekitar pesisir justru memicu penggusuran serta hilangnya mata pencaharian tradisional nelayan.
“Pembangunan yang digembar-gemborkan membawa kesejahteraan kenyataannya justru membuat kami digusur dan tersingkir. Sejak ada proyek di sekitar Tambakrejo, nelayan yang biasanya mudah mendapat ikan kini pulang dengan tangan kosong. Kami dipaksa bertahan hidup dan memutar otak sendiri, sementara tempat tinggal kami habis. Ketika ruang hidup kami dihancurkan, kebudayaan dan tradisi kami sebagai masyarakat pesisir juga ikut lenyap perlahan,” tegas Marzuki.
Kondisi empiris warga tersebut diperkuat oleh tinjauan ilmiah yang dipaparkan Hotmauli Sidabalok, dosen sekaligus aktivis lingkungan dari Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata.
Membawakan topik “Kondisi Ekosistem Pesisir Jawa Tengah dan Solusi Kebijakan Pemerintah Merespon Krisis Pantura Dilihat dari Kacamata Akademisi”, Hotmauli menjelaskan bahwa sedimentasi tanah aluvial muda di pesisir secara alami mengalami penurunan sekitar 1–1,5 sentimeter per tahun. Namun, beban aktivitas pembangunan dan eksploitasi yang masif melipatgandakan penurunan tanah hingga mencapai 1,5 meter.
Baca juga: Aksi BEM Semarang Raya Dicegat Aparat Saat Menuju Tugu Muda, Bawakan Lima Tuntutan
“Warga pesisir memang sangat adaptif, mereka bahkan harus merogoh kocek hingga sekitar 50 juta rupiah hanya untuk meninggikan rumah, namun upaya mandiri itu tetap kalah cepat dibanding laju penurunan tanah akibat proyek skala besar. Suara dan resistensi publik ini harus terus disuarakan hingga menjadi gangguan atau noise kebijakan yang memaksa pemerintah mengevaluasi orientasi pembangunannya,” terang Hotmauli.
Diskusi publik ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh jaringan masyarakat sipil dan mahasiswa untuk terus mengawal isu pesisir Pantura.
WALHI Jateng bersama jejaring koalisi menegaskan bahwa pemulihan pesisir tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis-infrastruktur semata, melainkan menuntut pemulihan hak-hak dasar warga tapak dan restorasi lingkungan yang menyeluruh.
Penulis: Hanifah Shabrina
Reporter: Hanifah Shabrina & Ayu Trianasari
Editor: Zuhrotun Nisa