SEMARANG, LPMMISSI.COM – Aksi yang dilakukan Keluarga Besar Mahasiswa Walisongo (KBMW) menghasilkan beberapa keputusan penting. Birokrat kampus memutuskan untuk membatalkan kewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang setelah mendapatkan penolakan dari massa aksi KBMW.
 |
| Sekitar 190an mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Walisongo (KBMW) melakukan aksi menolak kebijakan kewajiban kepesertaan JKN di depan Gedung Rektorat Kampus I UIN Walisongo, Jumat (12/01) pagi. |
Hal ini sekaligus memastikan Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Walisongo Tentang Keikutsertaan JKN dengan nomor edaran : B-4285/Un.10.0/B1/KU.00.1/12/2017 yang berisi tindak lanjut Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 389 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 gugur. Namun, kepastian itu masih harus menunggu eksekusi keputusan, Senin (15/01) mendatang.
“Dilihat besok Senin lagi mas, apakah sesuai ucapannya tadi mas,” ujar Mandataris DEMA terpilih FISIP, Ichsan Hermawan saat dimintai keterangan LPMMISSI.COM melalui akun Whatsapp pribadinya, Jumat (12/01) kemarin.
Beberapa saat setelah orasi, Suparman Syukur menjumpai massa aksi sekaligus menyampaikan hasil rapat terkait tuntutan yang diajukan mahasiswa.
“Kami secara formal menyepakati bersama rektor meskipun sedang tidak ditempat. Ada hal yang perlu disampaikan kepada semua mahasiswa. Sesuai tuntutan mahasiswa, maka pemberlakuan JKN akan diterapkan di tahun angkatan 2018. Kemudian untuk mahasiswa lama tetap melakukan upload, hanya saja tidak dalam bentuk JKN tetapi surat pernyataan terhadap kepemilikan JKN atau tidak. Apabila ditemukan mahasiswa yang belum bisa membuat JKN akan dibantu oleh pemerintah dengan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI),” pungkasnya saat mewakili Rektor menemui masa aksi.
Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 08.00-12.00 WIB ini dilatarbelakangi dari audiensi sebelumnya yang tidak mendapatkan respon positif dari pihak birokrasi kampus.
Reporter: Khoirun Nisa (MG17)
Editor: M. Dafi Yusuf
