SEMARANG, LPMIMISSI.COM – Persoalan mengenai penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang saat ini memanas. Hal ini kemudian ditanggapi serius oleh Mandataris Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema-U), Syarifudin Fahmi.
Dema-U beserta beberapa elemen mahasiswa akhirnya sepakat mengajukan audiensi dengan birokrasi kampus. Namun, hasil audiensi yang di inisiasi oleh Universitas itu mengecewakan karena pertemuan itu justru dijadikan ajang sosialisasi JKN oleh birokrat.
“Kami rasa ini bukanlah audiensi justru lebih ke sosialisasi JKN,” tutur Fahmi di gedung Rektorat lt III UIN Walisongo, Kamis (04/17).
Fahmi tidak puas dengan audiensi yang berlangsung. Menurutnya beberapa tuntutan yang dilayangkan tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Oleh karena itu pihaknya mengaku akan mengusahakan untuk kembali menggelar ulang audensi.
“Penjelasan mengenai tumpang tindih peran poliklinik yang mengambil dana Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak direspon birokrasi kampus,” keluhnya.
JKN diberlakukan setelah Biro AUPK UIN Walisongo Semarang mengeluarkan pengumuman dengan nomor B4285/Un.10.0/B1/KU.00.1/12/2017 yang berisi tindak lanjut Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 389 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi mahasiswa.
Baca juga: Mahasiswa Komentari JKN Lewat Story WhatsApp
Penerapan aturan ini sendiri merupakan upaya BPJS untuk menambah kepesertaan JKN-KIS dari kalangan kampus melalui sosialisasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi sekaligus menindaklanjuti kerja sama antara Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bersama BPJS Kesehatan yang ditargetkan tuntas pada 2019.
Reporter: Nurul Afifah
Editor: Muh. Khabib Zamzami